Senjakala Pandemi: dari Rebahan Hingga Pengaruh Kebijakan

  • Share
Foto The Jakarta Post

Disaat fokus perhatian publik tertuju pada satu fenomena besar seperti ini, faktanya selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Terlepas dari intensitas bahayanya persebaran, pandemic covid-19 ini membuat saya lebih giat dalam menjaga kesehatan, terutama untuk sekedar rutin melakukan cuci tangan, jujur ini merupakan suatu kemajuan besar dalam hidup. Disaat yang lain, muncul meme dibeberapa postingan bahwa generasi saat ini adalah generasi yang paling untung. Mereka tidak harus mengangkat senjata atau bertempur melawan penjajah, cukup rebahan di atas kasur empuk seharian sudah bagian dari bela negara. Setidaknya dengan rebahan kita bisa menekan angka persebaran wilayah Covid-19 ini.

Beberapa saat yang lalu juga muncul beberapa petisi usulan penghapusan SPP bagi mahasiswa akhir dan tuntutan peningkatan kebijakan teknologi untuk mengefektifkan kuliah daring. Ini adalah langkah progresif yang dilakukan oleh mahasiswa yang katanya agent of change untuk juga belajar cara memperjuangkan haknya. Supaya mahasiswa juga berperan dan tidak melulu sendiko dawuh pada dosen. Disisi lain saya juga semakin sadar dan membenarkan bahwa pola gerakan clikbait ternyata relevan untuk dilakukan.

Kemudian, saya sempat bercengkrama dengan beberapa orang pelaku usaha. Niat awal hanya untuk mengobrol sebentar dan membeli barang, pembicaraan justru beralih dan mereka bercerita banyak tentang “ramai-ramai virus corona” ini. Mereka mengeluh tentang dampak pandemi ini terhadap kebutuhan ekonomi sehari-hari. Agaknya mereka pesimis dengan pendapatan, namun apaboleh buat mereka harus tetap berangkat bekerja demi kebutuhan makan esok hari. Sempat muncul perkataan yang menggugah hati saya, “Yang harus diprioritaskan itu sebenarnya generasi muda, kalaupun korban banyak berjatuhan, biarkan orang-orang tua seperti saya yang terkena, mas”. Dalam hati saya, luar biasa sekali bapak ini.

Lebih jauh mereka juga tidak terlalu berharap dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mereka bersyusukur seandainya mendapat bantuan, kalaupun tidak, semoga bantuan itu didapatkan oleh orang yang lebih tepat. Pembicaraan saat itu lebih didominasi pada ungkapan yang keluar karena perasaan keluh kesah alih-alih bahagia karena ada pembeli.

Sebagai bagian dari warga negara, terkhusus mahasiswa, patut bagi kita untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi, terutama jika ditinjau dari beberapa subyek penting, yaitu masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu izinkan saya untuk sedikit menggeser pembahasan ke ranah yang lebih luas diantara hubungan keduanya itu.

Sebelum isu pandemi ini seperti sekarang, pemerintah pada awalnya megganggap remeh, bahkan menghasilkan kebijakan yang terkesan blunder dengan memberi insentif pariwisata kepada beberapa pihak.  Pemerintah justru melakukan penanganan awal yang buruk, disaat yang bersamaan  banyak negara di dunia gencar melakukan upaya pencegahan agar virus ini tidak semakin menyebar luas. Saat ini pemerintah juga menganggarkan  dana sebesar 405,1 Triliun yang telah digelontorkan dari APBN untuk penanganan covid-19. Dana ini belum termasuk anggaran yang juga di realokasikan oleh Pemerintah di tingkat daerah. Melihat besarnya anggaran, perlu bagi kita untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar dapat tersalurkan secara maksimal. Belajar dari pengalaman masa lalu, jangan sampai penanganan dana untuk bencana alam justru malah dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kondisi semakin tidak stabil tatkala melihat realitas dan membaca rilis yang berjudul “8 Duka Rakyat” dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang menghimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama 8 hari (4-12 April 2020), sebagai duka cita untuk: (1) Banyaknya tenaga medis dan warga negara yang meninggal akibat kebijakan negara yang buruk menghadapi wabah covid-19, (2) Tetap berlanjutnya pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja antara DPR dan Pemerintah sementara RUU Masyarakat Adat, RUU PRT, dan RUU PKS terus ditunda, (3) Konflik Agraria, kekerasan, kriminalisasi Masyarakat Adat dan petani yang tak juga berhenti bahkan ditengah wabah melanda, (4) Banyaknya buruh yang diupah rendah bahkan di PHK, (5) Bencana ekologis yang terus menghantui, akibat kebijakan negara yang hanya peduli keselamatan bisnis korporasi, (6) Semakin tidak berdayanya KPK dan rencana dibebaskannya 300 koruptor oleh Pemerintah, (7) Penjahat HAM yang tak kunjung diadili, (8) Korporasi besar dapat subsidi sementara rakyat dibiarkan mati menghadapi pandemi.

Beberapa poin diatas mungkin sedikit banyak bisa menggambarkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan program NAWACITA dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Sebagai masyarakat, sebenarnya kita mempunyai legal standing yang cukup jelasdalam berperan aktif untuk mengisi beberapa ruang publik yang kosong. Sebagai masyarakat, kita bisa aktif membantu dan saling menjaga warga yang kurang mampu, pelaku usaha transportasi daring,  pekerja informal, dan masyarakat lain yang rentan terdampak covid-19 ini entah itu secara langung maupun melalui platform online.

Sebagai mahasiswa atau kaum terpelajar, kita bisa terus memantau dan memonitoring implementasi kebijakan pemerintah serta memberikan masukan atau alternatif solusi. Pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah perlu dukungan, tapi bukan juga berarti anti kritik. Mengkritik bukan berarti memperkeruh suasana. Justru dengan adanya kritikan, kita bisa mengetahui apa sebenarnya menjadi kekurangan. Langkah berikutnya adalah bagaimana memperbaiki dan membangun kebijakan itu ke arah yang lebih baik.

Pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan kita semua, artinya, tidak cukup jika hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Perlu dukungan dari masyarakat secara luas untuk menghadapi wabah pandemi covid-19 ini. Akhir kata seperti yang disampaikan Yuval Noah Harari dalam artikel di Financial Times yang berjudul the world after coronavirus, “Umat manusia harus membuat pilihan. Apakah kita akan berjalan menurun menuju perpecahan, atau apakah kita akan memilih jalur solidaritas global? Apabila kita memilih perpecahan, ini tidak hanya akan memperpanjang krisis, tapi juga mungkin akan melahirkan bencana yang lebih buruk di masa mendatang. Apabila kita memilih solidaritas global, itu akan menjadi kemenangan tak hanya terhadap virus corona, tapi juga terhadap seluruh epidemi dan krisis yang mungkin menimpa umat manusia di abad 21”.


Penulis : Adi Susilo (Kader Rayon PMII Al Biruni, mahasiswa Hukum dan Kewarganegaraan – UM)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *